MEDIA STARTUP, JAKARTA – Transformasi digital di Indonesia masih jauh diatas rata-rata jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan lima langkah percepatan transformasi digital. Dalam hal ini, Dewan TIK Nasional (Wantiknas) turut andil untuk mengambil peran dengan menyelenggarakan acara Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID) pada Rabu 02 Februari 2022 – 04 Februari 2022 secara virtual yang dihadiri lebih dari 900 peserta. Beragam narasumber hadir pada acara ini diantaranya Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, S.H, M.IP, Kementerian Kesehatan (kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Menteri Investasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan masih banyak narasumber lainnya.
Acara ini membahas tentang Akselerasi Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital, serta Percepatan Integrasi Pusat Data Nasional untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data-Driven. Di tahun 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kominfo optimis menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Tujuan pembangunan ini untuk mengatur integrasi data agar memudahkan ketika mengambil kebijakan dan melayani kebutuhan masyarakat. Kominfo juga telah mengimplementasikan program pembangunan Smart City di 46 Kota dan Kabupaten di Indonesia.
Salah satu kota yang telah berhasil menerapkan smart city dan mendapatkan juara kota digital adalah Bali. Di daerah ini transformasi digital tumbuh dengan cepat, sehingga mampu menjangkau keseluruhan aspek baik ekonomi, pariwisata, dan layanan Kesehatan. Di tahun 2022, Bali fokus memperluas jangkauan digital dalam sektor percepatan pembangunan dari hulu ke hilir, memperluas sektor publik, dan meningkatkan sumber pendapatan daerah secara digital. Dalam acara ini Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M turut hadir memberikan masukan kepada pemerintah.
“Pemerintah Pusat belum memiliki regulasi transaksi secara digital untuk sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah. Saya kira hal ini akan mendatangkan peluang yang besar sehingga Menteri Keuangan harus segera melakukannya secara digital” Ujarnya. Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo, S.H, M.IP yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Jawa tengah, Sumarno S.E., M.M juga turut hadir dalam dalam acara ini. Pemerintah provinsi Jawa Tengah mendukung adanya transformasi digital. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemprov Jawa Tengah yakni membutuhkan pelatihan digital bagi masyarakatnya yang masih nyaman dengan cara tradisional sehingga banyak UMKM yang gulung tikar. Selain itu, Sumarno juga mengeluhkan pajak yang diberikan kepada UMKM di marketplace cukup besar dan sistem pembayaran pajak yang perlu disederhanakan.
Tidak hanya dari aspek pemerintahan, Setiaji, S.T., M.Si Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan juga mengajak seluruh lembaga yang ada di Indonesia untuk bekerjasama dengan kemenkes dan terus berinovasi berbasis digital di dunia kesehatan. “Harapan saya kedepan dengan adanya digital transformation ini nantinya aplikasi peduli lindungi tidak hanya berfungsi untuk vaksinasi, test covid, dan melihat rekam jejak perjalanan saja. Tapi nanti kedepannya kita juga bisa mendeteksi bayi yang ada di dalam kandungan, agar tidak ada lagi anak yang terlahir cacat.” Ujarnya.
Percepatan transformasi digital di Indonesia bisa terancam gagal, jika tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah dan adanya kemandirian teknologi. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama antar pihak baik stakeholder maupun masyarakat agar Indonesia berhasil mengejar ketertinggalannya dalam transformasi digital. Rektor Telkom University, Prof. Dr. Adiwijaya M.Si juga berpendapat bahwa percepatan transformasi digital ini perlu adanya kemandirian teknologi, untuk membangun regulasi dan meningkatkan kualitas digital untuk memberikan kontribusi pada ekonomi negara, mengingat super komputer di Indonesia masih ada di level rendah
